DPRD Subulussalam

Loading

SOP

  1. Penyusunan dan Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda):
    • Anggota DPRD menerima masukan dari masyarakat atau instansi terkait.
    • Pembahasan Ranperda dilakukan melalui komisi-komisi yang ada.
    • Ranperda yang telah disusun diajukan dalam Sidang Paripurna untuk persetujuan bersama dengan pihak eksekutif.
    • Ranperda yang telah disetujui diteruskan ke pemerintah untuk proses evaluasi dan pengesahan.
  2. Pelaksanaan Sidang Paripurna:
    • Sidang Paripurna dilakukan secara terjadwal, dengan agenda yang sudah ditentukan.
    • Anggota DPRD hadir sesuai jadwal dan memastikan quorum tercapai.
    • Dalam sidang, dilakukan pembacaan laporan, pengambilan keputusan, dan penetapan peraturan daerah.
    • Hasil sidang diumumkan kepada masyarakat untuk memastikan transparansi.
  3. Pengawasan terhadap Pemerintah Daerah:
    • DPRD melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif melalui komisi yang ada.
    • Pengawasan dilakukan melalui rapat kerja, kunjungan lapangan, dan pemantauan pelaksanaan kebijakan.
    • Hasil pengawasan dilaporkan dalam Sidang Paripurna untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut.
  4. Pelayanan Aspirasi Masyarakat:
    • DPRD menerima aspirasi masyarakat melalui surat, pertemuan langsung, atau platform digital.
    • Aspirasi masyarakat ditindaklanjuti melalui pembahasan komisi yang sesuai.
    • Hasil pembahasan aspirasi diumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan respons.
  5. Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi:
    • Setiap akhir periode, DPRD menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan.
    • Laporan kinerja disampaikan dalam Sidang Paripurna dan disosialisasikan kepada masyarakat.
  6. Pemilihan dan Pengangkatan Pimpinan DPRD:
    • Pemilihan pimpinan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui mekanisme pemilihan internal anggota DPRD.
    • Proses pemilihan dilakukan dengan transparansi dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Setiap tahapan dalam SOP ini diharapkan dapat dijalankan secara efektif dan efisien, dengan tujuan utama untuk mendukung pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta mendorong kesejahteraan masyarakat Subulussalam.